tata cara pemungutan retribusi daerah. Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan. tata cara pemungutan retribusi daerah

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN. Perwakilan. TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN RAHMAT TUE-IAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat a. 11 hlm. 21. A Tahun 2006 Tentang. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan. Simak Kamus “ Definisi Pajak, Pajak Pusat, dan Pajak Daerah ”. Berdasarkan UU No. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH. 96 3. Sedangkan untuk Tarif Retribusi ini ialah nilai rupiah atau persentase yang ditetapkan untuk penggunaan satu jasa atau perizinan tertentu. Bentuk pelanggaran ketentuan di bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terbagi dalam dua kelompok, yaitu: a. Peraturan Perundang-undangan. 86 Tahun 2018 ttg Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PPJ, Pajak Mineral Bukan Logam dan. pada Rumah Sakit Mandalika didasari oleh pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah yang mampu menunjang optimalisasi tugas operasional pelayanan kesehatan dalam memberikan. 5, BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 5/G. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. 3 Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang jenisCATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022. TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak diborongkan. Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Berlaku: 45: 2012: Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu: Berlaku: 51: 2012: TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN DENGAN JAMINAN KESEHATAN. b. 90 3. "Untuk melaksanakan ketentuan Pasal. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang didalamnya mengatur Retribusi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangRetribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ; b. Pajak dan Retribusi Daerah. Kepada Pejabat, Pegawai dan CPNS Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. tata cara evaluasi penetapan tarif Retribusi. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT, Menimbang : a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04. Dihapus Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Jadi misalnya kita parkir itu selam 4 jam, serta satu jam parkir. Sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah merupakan pendapatan diluar pajak danBelum Tersedia. Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidaka dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Indonesia, Kota. dan Daerah Tingkat II ; 21. pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat. 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan, penundaan pembayaran, pembebasan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, penghapusan piutang, pembukuan,dan pelaporan retribusi pelayanan. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor. 6. BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH. 68, BD. Lihat Rincian. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dalam penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 6 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. Halaman ini telah diakses 2416 kali. bahwa tarif Retribusi Daerah telah ditetapkan dengan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ; 18. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Kesembilan pasal itu, meliputi tata cara pemungutan opsen (Pasal 84 ayat (2); earmarking pajak (Pasal 86 ayat (3); ketentuan umum pemungutan pajak dan retribusi (Pasal 89 dan 95);. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat. IV PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997. Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 19. retribusi daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan Pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak; b. tata cara pemungutan pajak reklame . KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah; bahwa pengaturan dalam Peraturan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 13 (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang. BUPATI TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG rtKAiUtcAN nUrAiI iULANG jöAWANG NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA mmATH 'T'TTT ANP. Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo No. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 13. 10. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah. Earmarking Pajak (Pasal 86 ayat (3)) 3. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 20. U. Simak. Bagaimanakah mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009? 2. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, Peraturan-Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan 233. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. a. U. Tematik. SULAWESI TENGGARA TENTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Menimbang : a. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 21. Tata Cara Pemungutan Retribusi. Target sasaran. 3 Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang. Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar, Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2. 2008 . bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi. Ilustrasi. Bahasa Indonesia. wilayah pemungutan; 2. Pemerintah daerah dalam penyusunan ketentuan umum dan tata cara pemungutan PDRD tidak mempunyai referensi hukum terkait pengaturan ketentuan umum dan tata cara pemungutan PDRD yang meliputi (a) pendaftaran dan pendataan; (b) penetapan besaran pajak dan retribusi terutang; (c) pembayaran dan penyetoran; (d). JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan merancang peraturan pemerintah (PP) tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK. Tarif untuk setiap jenis pajak khusus pajak daerah ditingkat provinsiPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 10. tata cara pelaksanaan kerjasama dalam pemungutan; 4. ABSTRAK: bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan pakjak dan retribusi daerah, perlu diberikan insentif kepada instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi, bahwa berdasakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang. 5. tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64). 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system. 27. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan. n Bupati teritan`g Peruba`hari Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Reklame; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada tanggal 21 November 2016 dan telah diundangkan pada tanggal 22 November 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Pembinaan dan Pengendalian 6. BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN. ABSTRAK: bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 maka agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu. PRODUK HUKUM. 03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor. 2. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratifJudul. Bagaimana Proses Pemungutan Pajak Daerah secara umum,. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat a n Insentif Pemunguta n Pajak Daerah dan Retribusi. 3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 42. Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. (2) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Salah satu pertanyaan terkait dengan insentif Pajak Daerah yang sering dikemukakan. Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ; b. Bab III : Ruang Lingkup Pajak Air Tanah 4. 1. tata cara pemungutan ; sanksi administrasi; tata cara penagihan ; tanggal mulai berlakunya. NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat. TATA CARA PEMBUKUAN DAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK DAERAH. Tata Cara Pemungutan Retribusi. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8. Undang-Undang seperti UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 15. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perijinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 27); MEMUTUSKAN: ABSTRAK: Bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan penyesuaian tata cara pemberian insentif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga PERGUB No. Tipe Dokumen. Jadi misalnya kita parkir itu selam 4 jam, serta satu jam parkir itu harus membayar Rp. Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing,”. 101ABSTRAK: a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nbmor 5161); 9. 112, kemendagri. 2017/NO. 119, TLN No. iwan setiady, sh nip. TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,. Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 17. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pelanggaran terhadap prosedur. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 9. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. T. Tahun. 1. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAERAH Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN , bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Urnum, Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Jasa Umum, perlu disusun tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah; b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran. BAB n TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Ruang Lingkup 2 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini adalah tata cara pemungutan retribusi dengan. 1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon. 1. 2020,LL KAB. Login. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 119 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 114 ayat (3). - Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah; Jenis Retribusi daerah. Bagian II Retribusi Daerah, mengatur ketentuan substansial terkait Retribusi Daerah yang belum diatur dalam UU 1/2022, diantaranya rincian pelayanan, prinsip dan sasaran tarif, serta pemanfaatan retribusi. 11 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERGUB No. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah; 14. Nantinya, beberapa PP akan menjadi aturan turunan dari UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Tarif Pajak Daerah. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. Tahun. Jenis dan Golongan Retribusi 4. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950),. Jenis. 20 10 . Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PEMBAGIAN DAN "Menimbang Mengingat ADA 1 oA 4 TAF H CE SIRA. Penetapan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 28. Retribusi adalah pungutan daerah yang berbeda dengan pajak. Agar. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratifInstansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) akan mendapat insentif. 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti; b. 2022. Bahasa. Jenis. Simak Kamus “ Apa Itu. Tata cara pemungutan Opsen (Pasal 84 ayat (2)) 2. Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis; d.